Pemerintah merencanakan dapat menerapkan kebijakan new normal yang mempunyai tujuan untuk selalu membawa dampak penduduk produktif dan aman dari Covid-19. Hal ini tentunya dapat sedikit banyak mempengaruhi muka Pelayanan Publik sebagai muara dari Reformasi Birokrasi yang sekarang masih menjadi prioritas utama program Pemerintah dengan Pembuatan Strategi pada masa new normal.
Pada jaman New Normal Public Service ini, penduduk bersama bersama dengan Pemerintah merupakan pihak yang membuat, merancang, dan mengawasi pelayanan publik atau yang disebut bersama dengan co-creation. Selain itu, peran crowdsourcing atau orkestrasi sumber daya (dari penduduk untuk masyarakat) dapat dijadikan sebagai distribusi untuk menyelesaikan masalah.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara mewakili Kepala LAN, Dr. Tri Widodo, MA, terhadap Webinar “Berdamai bersama dengan Covid-19? Agenda Kebijakan dan Pelayanan Publik di Era New Normal” yang diselenggarakan Institute of Governance plus Public Affairs (IGPA), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada lewat sarana video conference, Selasa (16/6).
“Kondisi perlambatan ekonomi dan tuntutan fleksibilitas kerja, butuh program pengembangan kompetensi model baru untuk menolong kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) didalam beradaptasi bersama dengan situasi New Normal. Lembaga Administrasi Negara (LAN) didalam perihal ini berupaya merespon perubahan yang ada lewat 4 literasi yang meliputi: Literasi Kesehatan diri dan Lingkungan Kerja, Literasi Organisasi New Normal; Literasi teknologi penunjang flexible working arrangements, dan Literasi Data dan Informasi”, ungkap Tri Widodo.
Tri Widodo menambahkan, bahwasanya jaman pandemi udah mengajarkan kami bagaimana bekerja dan studi secara gesit (agile), di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi di jaman new normal dirancang untuk mengedepankan pendekatan yang fleksibel, efisien, adaptif, dan efisien didalam mencukupi kebutuhan kompetensi ASN secara individu maupun kebutuhan organisasi.
Pada peluang yang serupa Wakil Walikota Tegal, Muhamad Jumadi, S.T., M.M. membagikan pengalamannya bagaimana Pemerintah Kota Tegal membawa dampak kebijakan ‘Jakwir Pentol’ didalam usaha menyiapkan jaman new normal. Kebijakan tersebut meliputi: menjalankan protokol kesegaran terhadap semua lini, wirausaha dan ekonomi mesti selalu terjadi bersama dengan interaksi, koordinasi, dan cross notifikasi lintas batas. Kemudian penguatan monitoring, tolak ukur efektivitas terhadap anggaran dan sumberdaya dijadikan indikator kesuksesan utama. Terakhir, lingkungan yang aman, bersih, aman dan kondusif mesti diciptakan bersama dengan dorongan gotong royong.
“Pemerintah Kota Tegal didalam usaha menghadapi jaman new normal ini adalah bersama dengan lakukan evaluasi secara berkala perihal kebijakan area yang dilakukan.
Apabila kebijakan tidak berhasil, maka saat itu juga itu pula dapat segera diperbaiki karena tidak ada satupun Kota di dunia ini yang kami dapat ambil misal pembelajaran bagaimana menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Tegal lakukan evaluasi di semua lini sampai tingkat RT RW”, tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Mantra, SE., M.Si., bahwa pelayanan publik di Kota Denpasar udah diarahkan menuju pelayanan berbasis digital secara online. Pemerintah Kota Denpasar sedang menyiapkan metode tracking personality bagi para ASN bersama dengan presensi/kehadiran berbasis lokasi.
Kebijakan pembatasan pergerakan termasuk dikeluarkan kepada para ASN untuk tidak nampak dari lokasi-lokasi yang udah ditentukan. Selain itu format tracking bagi penduduk termasuk sedang dipersiapkan agar pergerakan penduduk dapat ringan terpantau.
“Kami lakukan siasat peningkatan skala tes yang cukup signifikan, baik swab maupun rapid, agar terjadi peningkatan-peningkatan persoalan yang lebih berbentuk pengamanan kepada masyarakat. Hal ini memudahkan kami bagaimana mengantarai orang yang sehat dan sakit. Pengecekan tersebut terjadi secara masif bersama dengan tracking dari RT, adat, kelurahan, dan kecamatan. Kami tidak menutup-nutupi karena kami ingin penduduk mengetahui dan agar saling berhati-hati”, jelasnya.
Terkait bersama dengan kinerja ASN, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA menyatakan bahwa didalam menyambut new normal ada sebagian perihal yang mesti dilaksanakan penyesuaian seperti: penyesuaian sistem kerja (WFH dan WFO) sebagai bentuk kinerja yang adaptif dan fleksibel, pemberian SDM yang meliputi penilaian kinerja dan disiplin pegawai, dan co-working space yang mesti udah jadi dikembangkan.
Pernyataan serupa termasuk diungkapkan Kepala BKN, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS yang menyatakan didalam kurun sementara 3 bulan udah terjadi perubahan ke arah digitalisasi di sektor pemerintahan. Oleh karena itu dibutuhkan kiat-kiat agar pelayanan publik di K/L/Pemda dapat terjadi bersama dengan baik seperti: penyesuaian regulasi internal lembaga yang perihal bersama dengan new normal didalam pelayanan mengacu terhadap SE Menteri PAN RB, lakukan monitoring output yang dilaksanakan oleh pegawai WFH dan WFO, lakukan Anjab, Analisis Beban Kerja (ABK) dan menyusun kebutuhan pegawai di Era New Normal, memantau posisi pegawai dan situasi kesegaran pegawai, dan Instansi mesti menghindar dan mengendalikan penyebaran dan juga mengurangi dampak Covid-19 bersama dengan penerapan Protokol Kesehatan di Kantor.
Menutup kesibukan webinar ini, Ketua Program Doktor didalam Administrasi Publik Fisipol UGM, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP mengimbuhkan pesan bahwa didalam penyesuaian menuju new normal hendaknya mempertajam sensitivitas terhadap fakta di lapangan. Sebagai misal kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dilonggarkan jika sebuah area tidak ada persoalan baru selama 14 hari berturut-turut. Selain itu pelonggaran PSBB mesti dibikin secara bertahap bersama dengan pertimbangkan penurunan kuantitas kasus. Sedangkan penentuan prioritas dapat pertimbangkan terhadap sektor penularan rendah tetapi miliki dampak ekonomi yang tinggi layaknya sektor pertanian dan manufaktur.